Institusi TNI sangat membutuhkan pers agar rakyat mengetahui kebijakan dan prestasi yang telah dilakukan lembaga pertahanan negara itu. Hal itu dikatakan Panglima Komando Daerah Militer/Bukit Barisan(Kodam I/BB) Mayor Jenderal(Mayjen) TNI Leo Siegers dalam silaturahmi dengan jajaran pers di Makodam I Bukit Barisan di Medan siang tadi. “Tanpa pers, rakyat tidak tahu kebaikan yang telah dilakukan TNI,” kata Pangdam tadi malam.
Sebenarnya, kata Pangdam, pihaknya cukup menyadari kesibukan tugas kalangan pers, khususnya di Sumut yang mengalami banyak dinamika. Namun unsur TNI, khususnya Kodam I Bukit Barisan selalu mengupakan agar tercipta jalinan silaturahmi dan komunikasi dengan jajaran pers di Sumut. Upaya dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan silaturahmi, temasuk olah raga bersama yang dilakukan baru-baru ini.
Semua itu dilakukan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik, termasuk harapan agar kalangan pers lebih mengenal fungsi dan tugas Kodam I Bukit Barisan. Jika komunikasi dan koordinasi itu telah terjalin dengan baik, maka berbagai kebijakan dan keberhasilan Kodam I Bukit Barisan dapat dipublikasikan ke masyarakat. “Kalau diekspos media sampai ke pelosok desa pun dibaca masyarakat,” katanya.
Menurut Pangdam, pihaknya selalu berupaya untuk menghormati kebebasan pers karena sesuai dengan UU dan sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi. Namun dengan adanya komunikasi dan koordinasi, diperkirakan kebebasan pers itu tidak akan menimbulkan permasalahan karena saling memahami tugas dan fungsi masing-masing. “Akan terbangun kebersamaan, kerja sama, sert saling menghormati, menghargai, dan menyayangi,” katanya.
Ketua Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Sumut Zaki Abdullah mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi terhadap institusi TNI yang dinilai sangat menghormati kebebasan pers selama ini. Menurut Zaki, berdasarkan informasi yang didapatkan dari Dewan Pers, TNI merupakan institusi yang sangat menghargai kebebasan pers yang didapatkan setelah reformasi bergulir. Kondisi saat ini, kata dia, sangat berbeda dengan kebijakan TNI pada masa sebelum reformasi yang sangat selektif terhadap informasi yang diberitakan pers.
Zaki Abdullah yang juga mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut mengaku pernah mengalami masa sulit dalam kebebasan pers itu. “Akibat pemberitaan, saya disuruh berdiri di depan pintu Asintel (Kodam I Bukit Barisan) selama empat jam. Saya berdiri terus. Mau duduk tapi takut,” katanya.“Namun itu dulu, sekarang sudah berubah,” kata Zaki menambahkan.
Editor: REI.
Sumber : wpo, S BANGUN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar